RTLH di Bogor Selatan 3 Ribu Unit, Atep: Kami Coba Gandeng Pengusaha

LENSAONLINE.COM | BOGOR – Mantan Camat Bogor Selatan, Sujatmiko Baliarto mengaku selama memimpin di Kecamatan Bogor Selatan masih banyak program kerja yang belum dituntaskan, salahsatunya program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Ia menjelaskan, bahwa Bogor Selatan merupakan wilayah yang memiliki kantong kemiskinan terbesar di Kota Bogor dan berdasarkan data yang diterimanya bahwa warga miskin di Bogor Selatan mencapai 10 ribu jiwa. Sementara, untuk masyarakat dengan rumahnya yang tidak layak huni sebanyak 3 ribu unit.

“Bogor Selatan merupakan wilayah yang memiliki karakteristik, salahsatunya kantong kemiskinan terbesar di Kota Bogor. Oleh karena itu, kita melihat banyak rumah yang tidak layak huni dan itu menjadi prioritas,” kata Sujatmiko usai lepas sambut di Kantor Kecamatan Bogor Selatan, Kamis (11/7/2019).

Ia menyadari, untuk merealisasikan RTLH tersebut memang tidak bisa tercover sepenuhnya oleh APBD, sebab anggarannya terbatas. Untuk itu, RTLH ini secara bertahap menjadi upaya secara terus menerus sampai lima tahun kedepan.

Selain soal kemiskinan, lanjut Sujatmiko, Bogor Selatan juga merupakan wilayah berbukit dan berlembah, sehingga banyak sekali bencana alam yang terjadi di Bogor Selatan, diantaranya longsor, tebingan yang ambruk dan lain sebagainya.

“Ini adalah aktifitas harian ketika hujan deras, selalu ada. Makanya pak camat harus ready (siaga) terus 24 jam. Kita juga sudah membuat tim Siaga Bogor Selatan untuk terus monitor dan kita selalu kolaborasi dengan kewilayahan, dengan aparatur RT, RW, Babinmas, Babinsa, sehingga apapun yang terjadi sudah termonitor,” kata Sujatmiko yang kini menjabat Kepala Disdukcapil Kota Bogor itu.

Sementara Camat Bogor Selatan, Atep Budiman mengatakan, data tersebut perlu diakurasi kembali, sebab dikhawatirkan data 10 ribu warga miskin ini ternyata miskin mental doang sehingga jadi salah sasaran.

“Perlu diakurasi dulu datanya, jadi jangan sampai yang tadinya 10 ribu itu ternyata miskin mental doang jadi salah sasaran,” katanya.

Ia menerangkan, kalau berkolaborasi dengan APBD itu prosesnya memang panjang. Sedangkan, berdasarkan RPJMD Kota Bogor bahwa Walikota Bogor di periode ini sampai 20 ribu RTLH. “Kalau berbicara kemiskinan itu bukan hanya di aspek rumahnya saja, tapi masih banyak aspek yang lain misalnya kesehatannya, pendidikannya sehingga si warga ini masuk kategori miskin,” terangnya.

Meski begitu, sambung Atep, belum lama ini sejumlah warga yang menanyakan soal RTLH dan ternyata prosesnya sudah pencairan dan menurutnya bahwa ini berkesinambungan secara bertahap.

“Nanti coba kita benahi lagi, mudah-mudahan yang 3 ribu ini sudah gol semua, karena memang dirinci APBD sudah dibatasi, sudah ada koutanya perkecamatan, kita pastikan saja yang 3 ribu ini mudah-mudahan bisa,” ujarnya.

Ia menambahkan, semua program akan kembali dipetakan termasuk usulan-usulan di tahun depan yang nantinya akan dilihat skala prioritas, jadi jangan sampai ada rumah tidak layak tapi belum di intervensi.

“Data base itu akan kita verifikasi dulu, kita akurasi, kita validasi dan secara bertahap kita dorong sesuai kouta yang ada, mudah-mudahan bisa kolaborasi dengan pengusaha melalui CSR, jadi tidak mengandalkan APBD,” pungkasnya.

Reporter: Heri Supriatna
Editor: Ade Derry

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *