Tim Advokasi Rakyat Desak KPU Kabupaten Bogor Sanksi Hukum Calon Bupati Koruptif dan Cacat Pendidikan

BOGOR, LENSAONLINE.COM – Sejumlah Koalisi Rakyat Yang tergabung Dalam Tim Advokasi Rakyat (TAR) Dan LSM LAKI P 45 mendesak KPUD Kabupaten Bogor untuk memberikan Sanksi Hukum kepada Calon Bupati Bogor yang koruptif dan cacat secara pendidikan.

Melalui juru bicara TAR, Eggy Sudjana mendatangi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bogor pada Senin (18/06/2018) dengan membawa 3 tuntutan yang harus dipenuhi oleh Pejabat KPUD.

“KPUD Kabupaten Bogor harus berikan Sanksi Hukum kepada Paslon yang diduga melakukan penyerobotan Lahan di Jonggol. KPUD Kabupaten Bogor harus berikan Sanksi Hukum kepada Paslon yang diduga melegalisasi Ijazah palsu, yang sama halnya dengan cacat secara pendidikan. Mempertanyakan mengapa KPUD Kabupaten Bogor membiarkan hal ini terjadi dan dampaknya KPUD dapat terkena Pasal 421 KUHP,” kata Egy saat audiensi.

Ditambahkan Egy, Kabupaten Bogor merupakan wilayah yang berkembang. mengingat, penduduknya yang padat, bertetangga dengan ibukota dan pesatnya perkembangan di setiap wilayah.

“Momentum Pilbup Bogor 2018 ini harus menghasilkan kepala daerah yang bersih dan berkompeten, ditunjukkan dari bebas praktek korupsi dan latar belakang pendidikannya, bukan calon kepala daerah yang koruptif dan memakai Ijazah palsu,” imbuhnya.

Kedatangan TAR dan sejumlah LSM, jadi bukti keseriusan masyarakat yang ingin merubah perilaku hidup pejabat Kabupaten Bogor, yang selama ini sewenang-wenang.

“Respon KPUD gamang, makanya kami kasih waktu satu minggu kalau tidak juga mengambil tindakan kami akan ambil alih, sampai termasuk massa yang jumlahnya relatif besar, kami juga duga dari pihak sana akan mengerahkan massa. Ya sudah, jadi konflik masyarakat dan itu jadi tugas Polisi karena kami sudah melaksanakan prosedur yang benar,” tukasnya.

Ditempat yang sama, Ketua KPUD Kabupaten Bogor, Haryanto Surbakti menjelaskan, akan menindaklanjuti permintaan TAR setelah ada rekomendasi dari KPUD Provinsi Jawa Barat.

“Kami akan melaporkan ke tingkat Provinsi dulu karena kami ada hirarki, mungkin besok (Selasa, 19/06) kami baru mengirim suratnya,” jelasnya.

Laporan: Yudi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *