Walikota Bogor Beberkan soal Kontrak Politik Guru Honorer

LENSAONLINE.COM | BOGOR – Wali Kota Bogor, Bima Arya angkat bicara terkait kontrak politik tentang kesejahteraan guru honorer pada kampanye pilkada 2013.

Bima mengatakan, dalam kontrak politik itu berisikan Pemkot Bogor akan membantu memperjuangkan hak guru honorer atau KII, yang kemudian disampaikan kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini ke Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

“Ini keputusannya ada di Pemerintah Pusat dan saya setiap melakukan pertemuan dengan Kemenpan RB selalu menyampaikam hal yang sama, ingin memprioritaskan KII ini, karena mereka sudah mengabdi puluhan tahun,” kata Bima disela pelepasan Atlet Porda Jabar ke XIII di Pusdikzi Kota Bogor, Jumat (21/9/2018).

Selain itu, Bima mengaku hal ini juga sudah disampaikan kepada Presiden Jokowi secara lisan dan Ia berjanji akan menyampaikan kembali aspirasi teman-teman guru honorer ini secara resmi melalui surat.

“Beberapa minggu lalu, saya ditunjuk menjadi juru bicara di Istana Bogor dan salah satu yang saya sampaikan adalah kesejahteraan guru KII. Kami juga ingin pemerintah itu memberikan perhatian khusus kepada guru honorer,” akunya.

Masih kata Bima, selama ini Pemkot juga sudah berusaha meringankan beban guru honorer ini dengan mengalokasikan dana melalui APBD. Tetapi, kebijakan kesejahteraan terhadap guru honorer yang belum diangkat menjadi ASN atau PNS itu keputusannya ada di Pemerintah Pusat.

“Sekali lagi, keputusan KII ada di Pemerintah Pusat dan kami akan terus perjuangkan itu, agar nantinya menjadi prioritas pemerintah,” pungkasnya.

Sebelumnya, pada Kamis (20/9) kemarin sejumlah guru honorer menyambangi kantor DPRD Kota Bogor untuk mengadukan nasibnya yang hingga kini belum juga dituntaskan oleh pemerintah. (Ade)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *