Walikota Bogor Tekan Dishub untuk Sosialisasikan Konversi dan Rerouting Angkot

LENSAONLINE.COM | BOGOR – Wali Kota Bogor, Bima Arya meminta kepada Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor untuk selalu mensosialisasikan, sekaligus mengawal program konversi dan rerouting angkot, agar program tersebut bisa terlaksana dengan baik.

“Tahun ini konversi angkot 3 : 2 segera berjalan dengan adanya angkot modern, amankan, kawal, laksanakan dan sosialisasikan dengan sebaik-baiknya,” ujar Bima usai menghadiri Harhubnas di halaman Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, (17/9/2018).

Bima menekankan, sosialisasi dan komunikasi program konversi dan rerouting angkot ini harus semakin masif dan fokus dilakukan Dishub, supaya masyarakat dapat mengetahui program Pemkot Bogor sudah on the track dan ini bagian dari rencana besar yang akan berjalan.

Selain itu, Dishub juga harus membangun komunikasi dan koordinasi dengan semua pihak, terutama jajaran TNI dan Polri. Karena tidak mungkin program untuk mengatasi kemacetan akan berhasil tanpa dukungan dari semua elemen.

“Terima kasih kepada unsur muspida yang turut memberikan semangat lebih dan dukungannya untuk membuat Kota Bogor tidak macet,” imbuhnya.

Ia menambahkan, angkot modern yang akan segera beroperasi merupakan angkot dari Koperasi Duta Jasa Angkutan Mandiri (Kodjari) Bogor yang mengkonversi 3 angkot menjadi 2 angkot dan itu tanpa subsidi.

Meski tidak disubsidi, ia meminta agar Kodjari tetap mengikuti SOP yang dibangun Pemkot Bogor. Mulai dari supir memakai seragam, berhenti tidak sembarangan dan lainnya.

“Subsidi akan diberikan untuk konversi 3 angkot menjadi 1 bus. Pemerintah akan berikan subsidi untuk biaya gaji supir dan biaya perkilometernya,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dishub Kota Bogor Rakhmawati mengatakan, saat ini yang siap konversi angkot 3 : 2 baru Kodjari. Meski begitu, pihaknya meyakini ketika angkot modern sudah beroperasi, maka badan hukum lainnya yang belum konversi akan terpancing untuk segera mengkonversi angkot agar tidak tertinggal.

“Kalau badan hukum yang lain tidak sanggup konversi mereka akan masuk di jalur feeder, karena kedepan TPK 1-7 hanya diisi dengan bus. Karena untuk sekarang badan hukum tidak sanggup langsung konversi 3 angkot menjadi 1 bus, jadi konversinya 3 angkot diganti 2 angkot modern. Kami akan memberikan masa transisi 7 tahun untuk badan hukum mengganti dari angkot ke bus,” ujarnya. (Hrs/Ade)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *